Kerja Sama Transportasi Indonesia dan Australia Masuk Fase Baru

  • Oleh :

Kamis, 06/Apr/2017 11:00 WIB


Bali (Beritatrans.com) Kerja sama sektor transportasi antara Indonesia dan Autralia di tahun 2017 akan memasuki fase baru yang dapat memberikan andil lebih luas.Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI, Sugihardjo, tahun ini Indonesia dan Australia telah memasuki fase kerja sama yang baru. Fase ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kerja sama di bidang transportasi dengan lingkup yang lebih luas lagi.Meskipun kita sudah memasuki fase kerja sama yang baru, proyek-proyek menyangkut keselamatan dan keamanan tetap menjadi proyek penting dalam kerja sama transportasi antara Indonesia dan Australia, jelas Sugihardjo di acara Indonesia-Australia Transport Sector Forum di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/42017).Dalam pertemuan dibahas ajakan Australia untuk membentuk suatu kerangka kerjasama bidang kesiapsiagaan dan penanggulangan pencemaran minyak dari Kapal maupun alat lainnya, yang mengikutsertakan pula Negara Timor Leste dan Papua Nugini dalam kerjasama tersebut. Prakarsa Australia tersebut tertuang dalam Draft Memorandum of Understanding on Regional Marine Pollution and Preparedness and Resposes between Australia and Indonesia beserta Terms of Reference dan Concept Note-nya.Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyampaikan, bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyambut baik inisiatif Australia dan mengapresiasi Draft MOU dan Terms of Reference yang telah dikirimkan oleh pihak Australia. Kami mengapresiasi, namun membutuhkan waktu untuk mencermati usulan kerja sama dimaksud dan berinisiatif untuk merevitalisasi Memorandum of Understanding RI Australia yang telah ada sejak 1996, namun tidak aktif hingga saat ini, serta merujuk kepada perjanjian kerja sama atau persetujuan lain, seperti ASEAN MOU on Joint Spill and Response tahun 2014, ujar Tonny di kesempatan terpisah.Lebih lanjut Tonny menjelaskan diperlukan pembahasan dan konsolidasi internal yang mendalam mengenai pembentukan kerangka kerjasama di bidang penanggulangan pencemaran yang melibatkan 4 (empat) negara tersebut. Kita harus mempertimbangkan dengan baik unsur-unsur yang akan dituangkan dalam draft MOU dimaksud, seperti latar belakang, maksud dan tujuan, kepentingan nasional, kepentingan politik luar negeri, kedaulatan, wilayah territorial dan operasional, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan, jelas Tonny.Sebagai informasi, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia di bidang maritime safety sendiri telah terjalin dengan baik sejak tahun 2008 di bawah kerangka Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP). [yog]Foto: Yogi

Tags :