Hari Ini, Menhub Resmikan Pemanduan Perairan Selat Malaka

  • Oleh :

Senin, 10/Apr/2017 07:48 WIB


BATAM (beritatrans.com) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dijadwalkan akan meresmikan Pemanduan di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura, yang masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia di Perairan Nongsa, Kepulauan Riau, hari ini, Senin (10/4/2017).Pemanduan kapal ini dinilai sangat penting terutama terkait dengan aspek keselamatan pelayaran bagi kapal-kapal yang berlayar melintasi jalur tersebut. Terlebih, pemanduan di salah satu selat tersibuk di dunia ini merupakan amanat UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, khususnya Pasal 198 ayat 1. Pemanduan ini juga sangat strategis untuk menjaga kedaulatan NKRI.IMG_20170410_074933Selama ini, khusus di Selat Malaka pemerintah Indonesia belum melakukan pemanduan kapal. Padahal, di wilayah itu sangat strategis. Berdasarkan data dari yang dirilis laman resmi Kementerian Perhubungan, dephub.go.id, tidak kurang dari 90 ribu kapal berbagai ukuran melintas di selat yang panjangnya sekitar 550 mil itu per tahun atau 7.500 kapal per bulan.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor. HK.103/2/4/DJPL-17 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura. Berdasarkan peraturan Dirjen Hubla tersebut, pemerintah Indonesia akan melakukan pemanduan terhadap kapal yang melintas selat tersebut, mulai dari titik di Iyu Kecil ke Nongsa dengan jarak kurang lebih 48 Nautical Miles.IMG_20170410_073738Rencana pemanduan tersebut juga telah dilaporkan pada pertemuan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam acara Intersessional Meeting of The Working Group on Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 hingga 20 Januari 2017 lalu. Sedangkan pihak yang ditunjuk Kemhub untuk melakukan pelayanan jasa pemanduan di perairan yang masuk dalam kategori Perairan Pandu Luar Biasa (voluntary pilotage services) itu adalah PT Pelabuhan Indonesia I. Penugasan ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. BX.428/PP 304 tanggal 25 November 2016 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura. Tampak telah hadir di lokasi acara Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono, Direktur Kepelabuhanan Mauritz H Sibarani, Direktur Kenavigasian Bambang Wiyanto, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Perhubungan (BKIP) JA Barata, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Bambang S Ervan, Syahbandar Pelabuhan Belawan Haikal, dan pejabat para pemangku kepentingan lainnya. (aliy)