JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok diminta lebih serius untuk menyelesaikan tarif pelayanan barang impor Less than Container Load (LCL)yang sudah vacum selama tujuh tahun.Keberadaan tarif layanan barang impor LCL di Pelabuhan Tanjung Prioksangat mendesak mengingat tarif di lapangan selama ini sudah tidak terkendali dan sangat merugikan pemilik barang (importir/ kuasanya ).ALFI sudah berkali kali minta Kepala OP Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra menginisias/koordinasi pembuatan tarif tersebut, tapi hingga kini belum ada tanda tanda mau terwujud.Widijanto mengatakan Ka OP cukup ikut menentukan sampai komponen tarifnya saja bersama asosiasi. Ini penting supaya tiap komponen tarif memang ada pelayanannya. Sedangkan besaran tarif pada tiap komponen didasarkan hasil kesepakata antara asosiasi pengguna dan penyedia jasa seperti GINSI, ALFI dan asosiaai terkait lainnya.Widijanto mengatakan ALFI merasa ikut dirugikan dengan tarif barang impor LCL liar sekarang ini. "Sebab sebagian besar barang LCL itu ditangani anggota kita (forwarding/PPJK)", katanya. Dengan demikian forwarding/PPJK harus menalangi dulu tarif liar tersebut sebelum dibayar oleh pemilik barang (importir)." Selama ini banyak laporan yang masuk ke ALFI mengeluhkan mahalnya tarif LCL, " tegas Widijanto. Menurut Widijanto yang perlu segera diselesaikan dalam layanan barang impor LCL ini adanya tarif resmi sehingga dapat diawasi. "Bukan malah memaksakan pembangunan fasilitas Container Freight Station (CFS) center," ujarnya.(wilam)