JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pemerintah perlu mencari solusi untuk menyelesaikan perseteruan antara SP JICT dan manajemen/pemegang saham agar tidak berdampak merugikan pengguna jasa. Hal itu diungkapkan Bendahara DPC INSA Jaya Sunarno dan Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Capt Subandi dihubungi secara terpisah Sabtu (22/7/2017), menanggapi rencana mogok kerja karyawan JICT mulai tgl 3 sampai 10 Agustus 2017.Sunarno mengatakan pemerintah perlu turun tangan untuk mencarikan solusi agar perseteruan antara SP JICT dan manajemen serta pemegang saham JICT tidak merugikan pengguna jasa seperti perusahaan pelayaran.Dia mengatakan kalau karyawan JICT mogok perusahaan pelayaran/agen menderita kerugian cukup besar. "Karena kalau kapal delay kita akan diklaim oleh principal mau pun pemilik barang," tambah Sunarno.Sementara, Capt Subandi mengatakan pemerintah harus tegas dan serius menyelasaikan konflik internal di JICT.Perseteruan ini sudah berlangsung cukup lana dan tidak kunjung selesai. Korbannya pengguna jasa dan berimbas pada kemacetan di sekitar pelabuhan yang juga merugikan masyarakat."Ingatlah JICT bisa mendapatkan keuntungan, menggaji karyawan itu dari pengguna jasa. "Janganlah konflik JICT terus berlanjut tanpa akhir, " ujar Subandi. (wilam)