JAKARTA (Beritatrans.com) - Pemerintah Indonesia lebih baik mengerem pembangunan infrstruktur untuk dialihkan pada pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air. UMKM merupakan salah satu tonggak perekonomian nasional dan sudah terbukti mampu bertahapn ditengah badai krisis ekonomi tahun 1997-1998 silam."Atau, Pemerintan Indonesia tetap membangun infrastruktur tapi juga mengencangkan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Keala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno, ST, MT kepada Beritatrans.com Minggu (23/7/2017).Menuutnya, hal ini memang tidak terlihat hasilnya dalam jangka pendek, dan rasa-rasanya kurang menguntungkan untuk sekedar pencitraan jangka pendek. "Namun, hasilnya pemberdayaan UMKM justru akan lebih menguatkan pondasi ekonomi rakyat di masa mendatang," kilah Ketua MTI Jawa Tengah itu.Kalau percepatan pembangunan infrastruktur jauh melaju dibanding pemberdayaan ekonomi lemah, akhirnya kapitalisasi akan merebak kemana-mana. Sebab, menurut Djoko, membangun fisik jauh lebih mudah daripada membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat.Pembangunan fisik infrastruktur diperlukan, terutama di luar Jawa. Namun, sebut Djoko, pembangunan infrastruktur itu harus disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah dan penyediaan sarana mobilitas dengan ongkos yang terjangkau.Subsidi atau bantuan sudah cukup banyak diberikan ke masyarakat kurang mampu. "Tapi ongkos mobilitas masyarakat masih mahal, belum mampu memngangkat ekonomi rakyat," tandas Djoko.(helmi)