Hindari Kebocoran, Puskepi: Larang PNS dan UKM Beli Elpiji 3 Kg

  • Oleh : an

Selasa, 22/Agu/2017 10:27 WIB


JAKARTA (Beritatrans.com) - Beban subsidi elpiji 3 kg akan menggerus keuangan Pemerintah. Hal itu terjadi akibat elpiji 3 kg yang disubsidi melaltui APBN juga ikut dipergunakan oleh pihak yang tidak berhak . Tidak tepat sasaran. "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus maksimal mengupayakan agar distribusi elpiji 3 kg tepat sasaran," kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria si Jakarta, Selasa (22/8/2017).Cara yang bisa dilakukan, lanjut dia, setidaknya bisa mengikuti langkah yang dilakukan oleh Gubernur Bali dalam hal ini melarang para PNS dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar tidak membeli elpiji 3kg."Pemerintah harusnya bisa mewajibkan kepada Pertamina dan agen agen elpiji untuk mulai saat ini hanya boleh menjual elpiji bersubsidi khusus kepada masyarakat yang memiliki surat keterangan tidak mampu," jelas Sofyano.Namun hal ini harus didahului dengan sosialisasi yang masif sehingga masyarakat tahu adanya ketentuan tersebut. "Jangan sampai masyarakat tidak namun kebijakan sudah diterapkan," papar Sofyano.Untuk mencapai upaya ini , sebut Sofyano, Pemprov Bali bisa dijadikan proyek percontohan. "Bagaimana warga di Pulau Dewata itu bisa menerapkan tanpa ada gejolak dan penolakan di masyarakat," terang Puskepi."Jika saja hal ini bisa diwujudkan (pembatasan elpihi 3 kg), maka setidaknya hal ini bisa menekan besaran subsidi akibat tidak tepatnya sasaran itu," tegas Sofyano.(helmi)