Pengamat Bilang Kerja Sama Kelola Bandara dan Pelabuhan dengan Asing Bukan untuk Dijual

  • Oleh : Naomy

Minggu, 12/Nov/2017 19:52 WIB


JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menyoroti pemberitaan seputar kerja sama yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terkait operasional Bandara dan Pelabuhan, Pengamat Ekonomi Senior Rheinald Kasali menilai bahwa itu bukan bagian dari upaya menjual aset negara."Pelibatan pihak asing baik swasta maupun goverment-nya langsung dalam proyek pembangunan sejumlah bandara dan pelabuhan di tanah air bukan berarti menjual bandara atau pelabuhan ke pihak asing," jelas Rheinald di Jakarta, Ahad (12/11/2017) malam.Menurut dia, banyak alasan positif yang melatarbelakanginya, antara lain merupakan sinergi pemerintah dan swasta."Dalam sebuah kerja sama bisnis, ini merupakan hal yang sangat biasa. Sederhana saja, asing bawa modal, SDM, dan teknologi yang nantinya akan terjadi transfer teknologi dan kemampuan yang manfaatnya besar sekali bagi kita, "papar dia. Terlebih lagi, lanjut Rheinald, saat ini banyak sekali proyek bandara dan pelabuhan yang dilihat dari kaca mata bisnis sangat sexy (dianggap kompetitif untuk investasi). Umpamanya saja, Bandara Soekarno-Hatta yang pertumbuhannya terus melesat, kini tengah banyak kedatangan pihak swasta asing yang menawarkan kerja sama karena mereka tertarik dengan sejumlah peluang bisnisnya."Soekarno-Hatta akan diperluas, swasta banyak yang tertarik. Itu baru Soekarno-Hatta. Belum Kuala Namu yang memiliki koneksi ke kawasan KEK Sei Semangke, jalur tol baru Medan-Tebingtinggi, dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Ini baru di lingkup AP 2, belum di BUMN lain, "kata Rheinald yang juga Komisaris PT Angkasa Pura (AP) II.Karena itu sekali lagi dirinya menepis anggapan bahwa hal itu merupakan upaya pemerintah untuk menjual bandara atau pelabuhan ke pihak asing. Kerja Sama PemanfaatanMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa benar pihaknya telah dan berencana mengajak dan melibatkan pihak swasta dan BUMN dalam pengelolaan sejumlah infrastruktur transportasi. BUMN dari dalam negeri sedangkan swasta dalam hal ini adalah dari dalam negeri maupun asing. "Namun adalah kurang tepat bila pelibatan swasta ini dianggap sebagai penjualan aset ke swasta atau asing, karena dalam hal ini pemerintah tidak menjual atau melimpahkan melainkan mengajak kerjasama dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan, daya saing ekonomi dan partisipasi modal," tegas Menhub. Menurut dia, kerja sama pengelolaan ini menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerja sama operasional dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara. Semua aset tetap dikuasai negara.Untuk skema kerja sama infrastruktur dengan swasta asing dari perspektif aturan perundangan yang berlaku di Indonesia diperbolehkan sepanjang joint venture dengan perusahaan nasional dengan komposisi saham maksimal 51% : 49% untuk perusahaan nasional minimal 51% dan asing maksimal 49% dengan scope kerja sama penyediaan infrastruktur pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian oleh perusahaan joint venture. "Hal lainnya yang harus digarisbawahi yang paling utama adalah pada akhir masa perjanjian/konsesi aset menjadi milik pemeritah Indonesia. Ini tercantum dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) juga ditegaskan bahwa pelabuhan atau bandara yang dikelola tidak dapat dijaminkan atau digadaikan dan sarana prasarana yang dikelola swasta nantinya mutlak menjadi milik negara pada saat perjanjian kerjasama berakhir," paparnya.Tujuan dari kerja sama ini, kata Menhub, tak lain untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas yang ada baik di pelabuhan, bandara, bahkan kereta api sehingga kemampuan dan kapasitas di masing-masing moda transportasi itu dapat meningkat sehingga dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun nasional.Tujuan lainnya sambung dia, adalah kita ingin di satu sisi pelayanan transportasi ke masyarakat meningkat namun di sisi lain pemerintah dapat menghemat anggaran dan mengalokasikannya (APBN) pada sektor lain yang sangat dibutuhkan untuk nenggerakkan perekonomian."Dari sektor transportasi pihaknya mengharapkan APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp500 miliar sampai dengan Rp1 triliun, ini dari sekitar 30-an pelabuhan dan bandara. Saya meyakini bahwa pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya akan dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola maupun negara," ujar Menhub.Hal itu karena nantinya pengelola masih memiliki keharusan mensetorkan kewajibannya ke negara sebagai pendapatan negara. Dia juga menguraikan bahea berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), dengan adanya kerja sama pengelolaan ini, maka nantinya perusahaan swasta wajib berkontribusi ke negara berupa kontribusi tetap per tahun sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN dan ada pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebesar 15,16% dari penjualan pertahun. Selain menghemat dari segi operasional, belanja negara untuk biaya pegawai akan berkurang, sehingga APBN dapat digunakan untu pengembangan bandara dan pelabuhan di daerah daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana. "Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara. Semua aset tetap dikuasai negara. Ini adalah sebuah bentuk kerjasama pengelolaan menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerjasama operasional dalam jangka waktu tertentu," pungkasnya. (omy)