Tingkatkan Kualitas SDM Kelautan, Kemhub Laksanakan Penyuluhan dan Bimtek

  • Oleh : Naomy

Rabu, 22/Nov/2017 16:05 WIB


IMG-20171122-WA0100LOMBOK (BeritaTrans.com) - Tingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan khususnya Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), dilaksanakan Penyuluhan Pembinaan Penegakan Hukum dan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya.SDM perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan baik sebagai pejabat PPNS, petugas kesyahbandaran, petugas pengawas keselamatan pelayaran dan petugas patroli yang andal dan profesional, khususnya dalam melakukan penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan ataupun di atas kapal. "Penanganan barang berbahaya di pelabuhan dirasakan masih sangat lemah dikarenakan kurangnya pengetahuan dari Syahbandar dan pihak terkait lainnya/stakeholder dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan IMDG-Code," jelas Kasubdit Penegakan Hukum dan PPNS Dit. KPLP, Elwin Refalindo di Lombok, Rabu (22/11/2017). Pengetahuan tentang IMDG Code perlu dimiliki oleh Petugas Syahbandar khususnya dalam hal yang berkaitan dengan persyaratan Pengemasan (Packaging), Penandaan (marking), Pelabelan (Labelling), dan juga Penempatan (stowage), bila terjadi permasalahan Pengemasan (Packaging), Penandaan (marking), Pelabelan (Labelling), dan juga Penempatan (stowage) Fungsi pejabat PPNS, petugas kesyahbandaran, petugas pengawas keselamatan pelayaran dan petugas patroli dalam melakukan pengawasan harus memiliki kemampuan memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan IMDG CODE.Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur tentang angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan pelayaran, dan perlindungan maritim, sistem transportasi laut perlu dikembangkan lebih efektif, efisien, aman sebagai alat pemersatu wilayah NKRI dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkokoh kedaulatan bangsa."Dengan begitu, dapat tercipta pola distribusi barang maupun penumpang yang lebih cepat, yang akan berdampak pada daya beli masyarakat," tutur Erwin. Pengawasan dan Penanganan Muatan Barang Berbahaya dipelabuhan, menurutnya, merupakan hal yang cukup penting baik di atas kapal maupun di pelabuhan dalam menerapkan ketentuan-ketentauan yang dipersyaratkan IMDG Code.Dalam rangka peningkatan pangsa muatan diperlukan adanya sistem dan manajemen transportasi laut yang memadai, layak, dan unggul tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak terjadi ketimpangan pengelolaan, terutama sarana transportasi yang tidak memadai, baik kuantitas maupun kualitas, termasuk sumber daya manusia yang tersedia."Indikator kurang memadainya transportasi laut dapat dilihat dari masih tingginya angka kecelakaan kapal, pengawasan barang berbahaya belum efisien, sistem angkutan laut maupun distribusi barang belum maksimal yang berdampak kepada disparitas harga antara satu daerah dengan daerah lainnya, permasalahan keamanan masih menjadi suatu kendala dalam pengangkutan barang, sehingga diperlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat/stakeholder," urai dia.Kondisi tersebut, dapat dilihat dengan tingginya angka kejahatan, pelanggaran masuknya barang berbahaya (ilegal) serta tindak pidana yang dilakukan individu maupun badan usaha dengan berbagai tujuan, sehingga tidak memerhatikan kaidah dan norma keselamatan, yang pada akhirnya sangat merugikan masyarakat. (omy)