Organda: Pemerintah Hendaknya Berkomunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Sebelum Ambil Kebijakan

  • Oleh : an

Sabtu, 02/Des/2017 10:28 WIB


JAKARTA (Beritatrans.com) - Pengusaha logistik dan pengurus DPP Organda mengusulkan, pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemhub) untuk berkomunikasi bersama dengan departemen-departemen terkait dan pemangku kepentingan sebelum mengambil kebijakan termasuk kebijakan buka-tutup atau larangan beroperasi truk tiga sumbu saat peak season Natal dan Tahun Baru 2018 mendatang."Kemhub hendaknya membangun komunikasi dan sinergi dengan pihak lain seperti, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan serta Pemilik Industri untuk merumuskan keputusan bersama mengenai pengaturan Angkutan Barang untuk periode Januari- Desember 2018 ke dalam sebuah Kalender Tetap, guna menciptakan kepastian usaha di sektor industri," kata Dirut/ CEO kamadjaja Logistik Ivan Kamadjaja menjawab Beritatrans.com di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).Dikatakan, semua harus didengar saran dan masukannya sekaligus mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Jangan sampai kebijakan dibuat mendadak, sehingga menyulitkan pihak lain. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, dan tidak semua masalah bisa diatasi dengan satu kebijakan saja."Misalnya, dia menyontohkan, pembasatan operasional truk tiga sumbu atau lebih yang mendadak, membuat pelau usaha logistik kerepotan. Apalagi jika mereka belum menyiapkan stok logistik. Bukan tidak mungkin akan memicu kelangkaan barang di daerah dan itu akan merugikan semua pihak," kilah Ivan.ekspor-sulselClosing KapalIvan menambahkan, terkait manajemen lalu lintas menjelang peak season Natal dan Tahun Baru 2018, hendaknya diatur sebaik mungkin. Jika tak perlu pembatasan kendaraan sumbu 3 atau lebih, jangan dipaksakan."Pemerintah hendaknya bisa membandingkan data kenaikan lalu lintas Natal 2016 dan Natal 2015. Jika kenaikan volume hanya 15 - 20 persen saja, (tidak seperti lonjakan Idul Fitri), maka usulannya hanya Situasional saja," usul Ivan didampingi koleganya Kusuma Natali.Jika memang terjadi kemacetan, lanjut Kusuma, maka kendaraan truck akan dikeluarkan dari tol atau masuk ke kantong parkir sampai jalanan kembali lancar."Kebeijakan seperti itu penting, karena sektor industri melakukan produksi 24 jam sehari. Terutama untuk kegiatan eksport-import nasional yang tergantung pada jadwal closing kapal. Disini Pemerintah harus bijak dan bisa memikirkan kepentingan yang lebih luas," tandas Ivan Kamadjaja.(helmi)