JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pelaksanaan program tol laut sebagai salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Joko Widodo -Jusuf Kalla telah berjalan selama tiga tahun. Dukungan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan konektivitas antarpulau dan menurunkan disparitas harga di wilayah timur Indonesia juga sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi berharap ke depan harus lebih ditingkatkan khususnya sinergi semua kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sehingga program tol laut dapat berjalan sesuai harapan dan semakin kompetitif.Program tol laut telah berjalan dengan baik yang dampaknya mulai dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, ke depan sangat dibutuhkan sinergi semua pihak baik Institusi Kementerian/Lembaga terkait maupun Pemerintah Daerah dan BUMN untuk semakin kompetitif, ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H Purnomo di Jakarta, Kamis (21/12/2017).Menurutnya, memasuki tahun ketiga program tol laut, harus dimanfaatkan utilitasnya oleh masyarakat daerah melalui pemerintah daerah untuk membangkitkan industrinya seperti pertanian, perkebunan, perikanan maupun peternakan.Dengan begitu, bukan hanya target penurunan disparitas harga saja sebagai satu-satunya yang menjadi target tol laut. Namun yang lebih penting lagi adalah adanya pertumbuhan ekonomi daerah.Sementara itu Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut, Dwi Budi Sutrisno mengungkapkan pentingnya pembagian ruang muat kapal tol laut yang lebih proporsional sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Menurutnya, kedepan Kemhub berharap kepada Kementerian Perdagangan melalui Dinas Perdagangan setempat dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri agar bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk terus mengontrol kuota. Begitu juga tata cara prosedur pengeluaran shipping instruction dan pemesanan ruang muat juga harus diperbaiki administrasinya."Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, program tol laut harus dapat mencapai target yang telah direncanakan," tutur Dwi.Berdasarkan Peraturan Presiden, disebutkan bahwa Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi jenis dan harga barang dari dam daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang masuk program pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat dan udara dan program pendukungnya.Terkait dengan tugas ini, maka guna menjaga ketersediaan barang dan disparitas harga, Kemdag telah menginstruksikan agar Dinas yang membidangi perdagangan dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan pendataan pedagang yang berhak menggunaan fasilitas pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat dan udara."Melakukan pendataan jenis dan jumlah barang yang diangkut atau dkirim sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dan jumlah barang yang tiba di wilayah kerja masing-masing serta mendorong pemasaran produk unggulan daerah dan memanfaatkan mauatan balik," papar dia.Sedangkan Kabupaten/Kota yang terdapat Rumah Kita diharapkan dapat memfasilitasi dan mengawasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.Pelaksanaan program tol laut ditambahkannya, merupakan langkah nyata peran Kemhub dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saat ini, beberapa langkah nyata telah berjalan dengan baik khususnya dalam mendukung konektivitas dan menurunkan disparitas harga barang antardaerah di wilayah Indonesia. "Dari hasil evaluasi pelaksanaan program tol laut dalam tiga tahun terakhir, saat ini selain 96 trayek kapal yang melayani angkutan laut perintis, sudah ada 13 trayek kapal tol laut yang sebagian besar melayani wilayah Indonesia Bagian Timur telah terbukti meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia khususnya konektivitas di wilayah Indonesia Bagian Timur," urai Dwi.Tahun 2018 trayek tol laut akan bertambah menjadi 15 trayek dengan pelabuhan singgah 52 lokasi. Sebelumnya di Tahun 2017 hanya ada sekitar 40 pelabuhan singgah.Konektivitas antarpulau sangat penting dalam mempermudah aktivitas manusia di daerah atau pulau yang harus mempergunakan moda transportasi laut sebagai penunjangnya. Mobilisasi masyarakat menjadi lebih mudah dengan adanya kapal-kapal perintis yang telah beroperasi. Selain lebih cepat, harga tiket juga lebih murah, sehingga masyarakat dapat lebih mudah melakukan aktivtas perekonomian, imbuh Dwi.Pada tahun 2018, tol laut akan memanfaatkan kapal-kapal negara feeder container utk menjangkau pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil di wilayah terdalam, terluar, terpencil dan Pedalaman (3TP).Begitu juga dengan beberapa pelabuhan yang telah bangun atau di kembangkan, akan memiliki fasilitas yang cukup memadai diantaranya dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat dan lapangan penumpukan yang cukup besar. Kondisi ini tentunya sangat mendukung para pelaku usaha dalam menggunakan pelabuhan-pelabuhan tersebut khususnya aktivitas bongkar muat barang. "Pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat karena adanya mobilisasi manusia di daerah menjadi lebih lancar karena berkembangnya sentra-sentra perekonomian," lanjut Dwi.Kondisi di atas, sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa pemberian subsidi di program tol laut oleh Kemhub dimaksudkan agar dapat bermanfaat sebesar- besarnya untuk kesejahteraan masyarakat."Terkait dengan hal ini, Menhub berpesan agar pengusahaan program tol laut tidak hanya menguntungkan bagi pengusahanya saja tetapi harus benar-benar sampai pada sasaran masyarakat luas," kata Dwi.Jangan sampai terjadi monopoli dan menguntungkan pengusaha secara berlebihan dalam pelaksanaan program tol laut, tetapi hasilnya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. (omy)