PM No.108/ 2017, Dasar Taxi Online Angkutan Umum Legal

  • Oleh : an

Kamis, 15/Feb/2018 14:46 WIB


JAKARTA (BeritaTrans.com) - Sejumlah perwakilan driver online yang diajak dalam pembahasan revisi PM No. 32/2016 maupun PM 26/2017 setuju dengan PM No. 108/2017 karena itu melindungi mereka. Dengan adanya PM No. 108/2017 itu keberadaan taxi online jadi legal. "Dan adanya kuota menyebabkan mereka lebih mudah menadapatkan penumpang, sedangkan adanya batasan tarif bawah menghindarkan mereka jadi korban perang tariif antar aplikator," kata pakar Tronsportasi dan Direktur Instrans Darmaningtyas kepada BeritaTrans.com, di Jakarta, Kamis (15/2/2018).Lantas, mengapa sebagian driver online tetap ngotot untuk dibatalkan? "Tidak lain karena mereka inginnya dapat duit tapi tidak mau diatur," jelas pakong senior Perguruan Taman Siswa tersebut.Sementara, substansi yang mereka tolak adalah Kuota, Uji KIR, SIM A Umum, dan Stiker. Persoalan terbesar sesungguhnya adalah karen mereka tidak berkutik di hadapan aplikator yang terus merekrut pengemudi. "Akhirnya kejengkelan mereka tumpahkan ke Perhubungan yang mengeluarkan PM No. 108/2017 tersebut," papar Tyas, sapaan akrab dia.Soal KuotaSekarang terkait soal kuota dan tarif itu ilmu dasar transportasi. Transportasi jenis apa pun (bus, pesawat, kapal, dan kereta api) ya ada kuota, kalau tidak ada kuota bisa kelebihan/kekurangan armada. "Jika potensi penumpang tetap dan tidak ada batasan kuota, maka yang ada saling membunuh (persaingannya amat ketat, dan akhirya tidak ada yang dapat penumpang)," kilah Tyas.Kalau potensi penumpangnya banyak tapi armadanya terbatas, tarifnya bisa tinggi. Jadi kuota dan tarif batas bawah itu untuk menjaga keseimbangan pasar."Penolakan terhadap kuota itu sebetulnya disebabkan oleh tidak-tanggungjawabnya aplikator," tandas Tyas.(helmi)