Di Sidang ke - 121 Dewan IMO, Indonesia Sampaikan Dokumen Submisi Reformasi

  • Oleh : Naomy

Selasa, 20/Nov/2018 16:34 WIB


LONDON (BeritaTrans.com) - Salah satu agenda dalam Sidang ke-121 Dewan International Maritime Organization (IMO) yang menjadi pembahasan utama adalah agenda mengenai reformasi Dewan IMO. Beberapa aspek yang diusulkan menurut Kepala Delegasi Indonesia Kepala Badam Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Sugiharjo untuk dilakukan perubahan antara lain struktur keanggotaan dan masa jabatan, kualifikasi dan distribusi geografi, penguatan peran dalam pengembilan keputusan, anggaran, peran organisasi pengamat dan transparansi."Indonesia memberi perhatian besar terhadap isu tersebut mengingat kita merupakan anggota aktif Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019," jelas Sugihardjo di London, Senin (19/11/2018).Sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia mendukung pembentukan Open Ended Working Group (OEWG) yang akan membahas reformasi Dewan IMO secara transparan dan dengan mandat yang jelas,.Menurutnya, poin-poin penting yang disampaikan dalam dokumen submisi terkait upaya reformasi Dewan IMO yang juga berisi tanggapan terhadap usulan Australia yang mengidentifikasi perlunya mereformasi Dewan IMO.Adapun aspek-aspek perubahan yang diusulkan Australia antara lain menambah jumlah anggota Dewan dari 40 negara menjadi 60 negara, menghilangkan sistem kategori, dan menambah masa keanggotaan Dewan dari dua tahun menjadi empat tahun. Selain itu juga, Australia mengusulkan peningkatan peran Dewan dalam menentukan arah kebijakan organisasi serta peningkatan aspek transparansi."Terkait dengan hal tersebut, Indonesia menyampaikan beberapa masukan, di antaranya terkait peran Dewan dalam pembuatan keputusan. Dalam submisi, kami mengusulkan agar Dewan IMO memiliki mandat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh cakupan kerja IMO, termasuk mengenai keselamatan maritim," kata dia.Terkait keanggotaan Dewan IMO, lanjut Sugihardjo, Indonesia menyarankan perlunya mengembangkan suatu kriteria dengan definisi yang jelas guna menentukan negara-negara yang memiliki kepentingan terbesar terhadap perkembangan maritim dunia, misalnya kriteria "negara maritim", serta kriteria kondisi geografis khusus seperti pulau dan negara kepulauan"."Dalam submisi tersebut, Indonesia menolak sistem permanent membership, namun mendukung tidak dibatasinya periode jabatan anggota Dewan. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk kembali terpilih pada jangka waktu yang tidak terbatas," imbuhnya.Sedangkan terkait masa jabatan Dewan, submisi mengusulkan untuk memperpanjang masa jabatan Dewan dari dua menjadi empat tahun, dengan pelaksanaan sidang Majelis IMO dua tahun sekali. IMG-20181120-WA0017"Hal ini akan mengurangi beban negara anggota dalam pelaksanaan kampanye pemilihan dan juga mempertimbangkan mekanisme anggaran IMO yang berdasarkan biennium atau dua tahunan," terang Sugihardjo.Sedangkan terkait peningkatan transparansi dan akses atas informasi, Indonesia mendukung usulan Australia agar negara-negara anggota memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen IMO yang dibutuhkan."Indonesia juga berharap Sekretariat IMO dapat memproduksi summary reports dan records of decision pada setiap pertemuan Dewan dan Majelis IMO, namun tidak melihat perlunya perubahan pada Rules of Procedure (RoP) mengenai keterbukaan pertemuan untuk publik," pungkas Sugihardjo. (omy)